SDGs DESA dan UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DESA

Ikhwan Saputra (Presiden IMEPI periode 2018-2020) | 17/4/2021 

Budianto

Sustainable Development Goals (SDGS), atau yang biasa dikenal sebagai program menciptakan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah program yang digagas oleh PBB dengan berbagai Negara di dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

 

Dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yang memuat Agenda tahun 2030, tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs sendiri bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

 

Adapun program SDGs tersebut adalah lanjutan daripada program Milenium Development Goals (MDGs). SDGs sendiri secara lebih meluas Adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

 

BAGAIMANA CAPAIAN SDGs di INDONESIA?

Menurut World Bank Group (WBG), Indonesia memiliki tantangan yang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasarnya karena Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan teknis dan kelembagaan yang memadai untuk mempersiapkan dan melaksanakan proyek SDGs seperti anggaran yang terbatas (Asia News Monitor, 2017). Namun, Pemerintah sudah bermitra dengan WBG dalam perencanaan nasional untuk meningkatkan permukiman kumuh untuk mendapatkan akses ke infrastruktur dan layanan perkotaan, serta program perumahan yang terjangkau, menggunakan modal publik dan swasta untuk menyediakan perumahan bagi lebih dari 2 juta orang Indonesia (Asia News Monitor, 2017). Program Pemerintah mengenai SDGs lainnya juga mencakup pasokan air perkotaan, sanitasi perkotaan, dan pengelolaan limbah padat perkotaan yang merupakan layanan dasar yang penting untuk mengimplementasikan SDGs di Indonesia (Asia News Monitor). Untuk mencapai SDGs mengenai lingkungan, Pemerintah sudah memanfaatkan Geopark or SDGs (Kominfo, 2018). (Kata taman bumi untuk “konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal” yang adalah indikator-indikator SDGs (Kominfo, 2018). Dara 140 geopark yang masuk dalam jaring UNESCO Global Geopark, 4 darinya ada di Indonesia (Kominfo, 2018).

 

Pada tahun 2018, Pemerintah membuat SDGs Indonesia One sebagai platform kerjasama untuk urusan pendanaan seperti pembangunan infrastruktur untuk implementasi eksekusi SDGs di Indonesia (Pitoko, 2018). SDG Indonesia One menyediakan fasilitas pengembangan proyek, mitigasi risiko, fasilitas pembiayaan, dan fasilitas investasi yang berguna untuk mobilisasi dan koordinasi peran mitra pemerintah khususnya dalam akses pendanaan proyek-proyek untuk mencapai SDGs (Pitoko, 2018).
Pada tahun 2019, SDGs Report menunjukkan bahwa Indonesia berada pada indeks ke-102 dari 162 negara dalam pengimplementasian SDGs (Sasch et al., 2019). Dari 17 Tujuan SDGs, Indonesia berhasil untuk menjaga dan menaikkan 3 Tujuan yaitu dalam menghapus kemiskinan, mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan penanganan perubahan iklim (Sasch et al., 2019). 8 Tujuan berhasil membaik, sedangkan 6 Tujuan stagnan dan bahkan menurun; dua antaranya yaitu menurunkan ketimpangan dan mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab tidak tersedia datanya (Sasch et al., 2019). Secara nilai global index, Indonesia memiliki nilai 64.2 yang adalah nilai rata-rata yang cukup baik secara rata-rata (Sasch et al., 2019).
Dimulai dengan nilai index 54.4 pada tahun 2016 lalu menjadi 64.2 hanya dalam 3 tahun merupakan sesuatu peningkatan yang baik (SDGs). Keberhasilan implementasi SDGs bergantung terhadap Pemerintah Daerah karena pelaksanaan dari keputusan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kesuksesan pelaksanaan SDGs di daerah bergantung pada 3 faktor yaitu adanya komitmen politik tinggi di secara lokal, hadirnya birokrasi di tingkat lokal untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs, dan yang terakhir adalah keberadaan CSO yang kuat (SDGs). Salah satu daerah yang sukses menjadi contoh implementasi SDGs adalah Provinsi Jawa Tengah dimana Pemerintah Daerahnya menyusun rencana aksi daerah yang menurunkan angka kematian ibu (CNN Indonesia, 2018). Turunnya angka kematian ibu di Jawa Tengah yang menjadi salah satu tolak ukur SDGs menurun menjadi 88,58 per 100 ribu kelahiran di tahun 2017 dari 118,62 per 100 ribu kelahiran di tahun 2013 sehingga berada dibawah target SDGs pada target 90 per 100 ribu kelahiran hidup (CNN Indonesia, 2018). SDGs yang fokus terhadap kemiskinan, kesenjangan, dan lingkungan di Indonesia harus dihiasi dengan program-program sosialisasi bahwa hal-hal ini menjadi tanggung jawab bersama.

 

SDGs NASIONAL KE SDGs DESA

Dari beberapa indikator keberhasilan SDGs dalam skala Nasional tersebut, telah menjadi acuan dasar bagaimana program SDGs tersebut dapat menyasar hingga ke Desa-Desa. Mengingat ada beberapa alasan mendasar kenapa kemudian SDGs perlu di emplementasikan secara maksimal di Desa, seperti yang disampaikan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, yang mengungkapkan sekitar 86 persen dari 74.961 desa di Indonesia berbasis ekonomi pertanian dan sisanya nelayan sekitar 14 persen. Dengan basis ekonomi desa ini dia menilai sumbangan PDB dari desa seharusnya bisa lebih tinggi.
“Jika PDB Desa naik tiga kali lipat maka Indonesia semakin maju,” kata Wamendes PDTT, Budi Arie, dalam keterangan resmi kemendesa.go.id pada Rabu (24/3/2021).
Potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut, yang dapat membuat program SDGs sangat relevan diterapkan di Desa untuk mendorong kemajuan Desa dan Bangsa secara menyeluruh.

 

IMPLEMENTASI SDGs DESA

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,37 persen dari Maret 2019. Sedangkan berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, turun 0,03 persen dari bulan Maret 2019 yang mencapai 12,85 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen, dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen. Dari data tersebut Pedesaan mencatat jumlah kemiskinan yang jumlahnya jauh lebih besar di banding di perkotaan.

 

Dalam konteks pencapaian SDGs Desa sendiri, termuat beberapa poin-poin yang dapat memicu Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.
Yakni Desa dengan kemiskinan 0% dan Koefisien gini Desa dibawah 0,200.
Dengan memfokuskan seluruh Anggaran Desa tahun 2021 untuk pencapaian SDGs Desa, maka hal ini secara otomatis dapat menyelesaikan problem kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di Desa.
Tinggal bagaimana sistem pengawasan dari seluruh elemen desa perlu dimaksimalkan dalam mencapai SDGs Desa tersebut.